Kedudukan, Fungsi, dan Constitusional Organ

Menurut Plilipus M. Hadjo, makna kedudukan suatu lembaga Negara dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: pertama kedudukan diartikan sebagai suatu posisi lembaga Negara dibandingkan dengan lembaga Negara yang lain. Kedua , kedudukan lembaga Negara diartikan sebagai posisi yang didasarkan pada fungsi utamanya.[1]

Jika kita bandingkan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia Lembaga negara yang di atur dalam UUD 1945 dalam versi konstitusi Jerman adalah constitutional organ. Dengan perbandingan sistem ketatanegaraan jerman juga, kita bedakan lembaga-lembaga negara yang status kewenangannya langsung diatur oleh UUD 1945 dengan lembaga negara yang hanya disebut dalam UUD 1945 namun kewenangannya didelegasikan pengaturannya oleh undang-undang.

Berkaitan dengan hal tersebut Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Dalam suatu sistem ketatanegaraan setidaknya terdapat tiga kelompok lembaga negara: (1). Lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945; (2). Lembaga negara yang ditentukan oleh UU (3). Lembaga negara yang ditentukan dalam keputusan presiden. Hirarki atau ranking kedudukan­nya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya me­nu­rut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD me­rupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk ber­dasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terha­dap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan ber­da­sarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi ting­katan­nya.

Dalam perspektif UUD 1945 pasca Perubahan Keempat, kita harus memahami konsepsi lembaga negara sebagai jabatan, organ, institusi, lembaga, ataupun badan yang termasuk ke dalam lingkup pengertian organisasi kenegaraan dalam arti luas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pembuatan dan pelaksanaan norma hukum negara (law creating and law applying functions). Keberadaan organ-organ negara itu berdampingan secara sinergis dengan keberadaan organ-organ atau institusi-institusi non-negara yang tumbuh dalam lingkup organisasi masyarakat (organizations of civil society) dan badan-badan usaha atau organisasi dunia usaha (business organizations, corporate organs) yang hidup dalam dinamika pasar. Dalam ketentuan UUD 1945, terdapat lebih dari 35 subjek jabatan atau subjek hukum kelembagaan yang dapat dikaitkan dengan pengertian lembaga atau organ negara dalam arti yang luas.[2]

1. Presiden
2. Wakil Presiden
3. Dewan pertimbangan presiden
4. Kementrian Negara
5. Menteri Luar Negeri
6. Menteri Dalam Negeri
7. Menteri Pertahanan
8. Duta
9. Konsul
10. Pemerintah Daerah Provinsi
11. Gubernur/Kepala Pemerintah Daerah Provinsi
12. DPRD Provinsi
13. Pemerintah Daerah Provinsi
14. Bupati/Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten
15. DPRD Kabupaten
16. Pemerintah Daerah Kota
17. Walikota/Kepala Pemerintah Daerah Kota
18. DPRD Kota
19. Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR)
20. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
21. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
22. Komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
23. Bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur lebih lanjut dengan undang-undang
24. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
25. Mahkamah Agung (MA)
26. Mahkamah Konsitusi (MK)
27. Komisi Yudisial (KY)
28. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
29. Kepolisisan Negara Republik Indonesia (POLRI)
30. Angkatan Darat (AD)
31. Angkatan Udara (AU)
32. Satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa
33. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, seperti Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan sebagainya.

Dari 33 buah subjek organ negara yang disebut secara eksplisit dalam UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas, 28 di antara memiliki kewenangan atau kewenangan-kewenangan yang bersifat konstitusional yang ditentukan oleh UUD 1945. Kalaupun bukan substansi kewenangannya yang ditentukan oleh UUD 1945, sekurang-kurangnya, sifat kewenangannnya itu ditentukan oleh UUD 1945, seperti sifat kewenangan bank sentral yang diharuskan bersifat independen. 

Semua lembaga tersebut, termasuk 5 (lima) lembaga lainnya yang sama sekali belum disebutkan kewenangannya melainkan hanya disebut-sebut namanya dalam UUD 1945, dapat dinamakan sebagai lembaga konstitusional menurut UUD 1945. Di samping ke-33 buah lembaga negara tersebut di atas, ada pula lembaga-lembaga negara lainnya yang dibentuk dengan atau berdasarkan undang-undang. Namun, sesuai dengan prinsip Negara Hukum menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan dalam rangka Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 mengenai “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”, harus pula dicatat adanya lembaga-lembaga negara lainnya yang juga memiliki “constitutional importance” sebagai lembaga negara penegak hukum. Dengan perkataan lain, di samping adanya lembaga-lembaga negara yang bersifat konstitusional langsung (directly constitutional), ada pula lembaga-lembaga negara yang bersifat konstitusional secara tidak langsung (indirectly constitutional). Namun dalam sistem ketatanegaraan di indonesia, dapat membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.[3]
-----------------------------------

[1] Philipus M. Hadjon 2004. “Eksistensi, Kedudukan dan Fungsi MPR sebagai Lembaga Negara.” Makalah Seminar Peranan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945. Kerja sama MPR RI dengan Fakultas Universitas Airlangga. Surabaya, 20 Desember 2004, hlm 3. Lihat juga Philipus M. Hadjon, 1996, Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945, Surabaya: Bina Ilmu, 1992, hlm x.

[2] Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. lembaga-lembaga negara, organ konstitusional menurut uud 1945, Makalah tanpa tahun.

[3] Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. lembaga-lembaga negara, organ konstitusional menurut uud 1945, Makalah tanpa tahun