Hindia Belanda: Menuju Panggung Pergerakan

Pada 1830, Perang Jawa usai. Kas negara Hindia Belanda terkuras. Perang yang melibatkan tokoh utama Pangeran Diponegoro1 ini menjadi salah satu peristiwa penting. Bukan hanya menampilkan sosok Diponegoro, yang dianggap dan dipercaya oleh masyarakat Jawa pada saat itu sebagai penjelmaan seorang “Ratu Adil2” yang dapat menyelamatkan dari kesengsaraan zaman.

Perang Jawa memberi beban ekonomi yang sangat berat bagi keuangan Hindia Belanda. Perang besar yang berlangsung selama lima tahun (1825-1830), antara pasukan Diponegoro melawan Belanda, melibatkan dua juta orang atau sepertiga penduduk Jawa. 200 ribu penduduk Jawa meninggal, dan seperempat lahan pertanian rusak.3 Dan menghabiskan anggaran sebesar 25 juta gulden!

Perang Jawa menjadi momentum perubahan kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dengan terkurasnya kas negara, diperparah dengan keadaan di kawasan Eropa yang memaksa negara induk Belanda bersiap menghadapi peristiwa Perang Dunia I. Akibatnya, kas negara semakin ambruadul. Akibatnya, di bawah Gubernur Jenderal, Johannes van den Bosch, diberlakukannya kebijakan Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel)4.

Sistem tanam paksa, mewajibkan penduduk Jawa menyisihkan 20 persen lahan pertaniannya untuk ditanami oleh komoditas yang telah ditentukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Komoditas yang ditanam tentunya mengikuti pasar dunia. Dengan kebijakan ini, pemerintah kolonial Hindia Belanda terselamatkan dari krisis. Disisi lain, semakin mengantarkan masyarakat Jawa dalam kemiskinan. Dalam, latar ini, pemberontakan-pemberontakan sering terjadi. Keadaan sosial masyakat pribumi semakin susah.

Hal ini terekam apik oleh roman Max Havelar karya Eduard Douwes Dekker, dengan nama pena Multatuli. Roman itu menggambarkan situasi sosial Hindia Belanda saat tu. Dimana, masyarakat Jawa diperlakukan budak demi kebijakan negeri induk Belanda. Multatuli mengkritik. Keuntungan dan terlepasnya krisis yang dialami oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda mengakibatkan jutaan penduduk Jawa menemui jurang kemiskinan yang parah.

Sementara itu, di parlemen Belanda terjadi pergeseran kekuatan politik. Muncul kalangan liberal dan usahawan Belanda yang mendorong agar menghapus kebijakan sistem tanam paksa. Akhirnya, pada tahun 1870, pemerintah kolonial Hindia Belanda memberlakukan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) yang mengatur kepemilikan dan penyewaan atas lahan atau tanah.

Artinya, hal ini mendorong masuknya investasi-investasi swasta di Hindia Belanda. Awalnya memang, Undang-Undang tersebut di harapkan agar mampu melindungi petani. Namun, apa daya, swastanisasi semakin mencengkeram. Periode ini, dalam catatan sejarah, kerap di sebut periode liberal. Periode dimana pengintegrasian ekonomi Hindia Belanda dengan ekonomi dunia. Dalam artian, bagaimana negara koloni didorong untuk terlibat secara langsung dalam ekonomi dunia. Hal ini, memaksa dan mengakibatkan, tanaman seperti tebu, kopi, kina dan teh di kembangkan di Jawa dan tembakau di Deli.

Pada periode ini pula, mulai berdiri perusahaan-perusahaan swasta di Hindia Belanda. perusahaan-perusahaan tersebut menyewa lahan-lahan pertanian milik pribumi. Dan, dapat menentukan jenis tanaman yang ditanam di lahan tersebut. Bagian ini, menbuat semakin lemahnya pemilikan tanah penduduk pribumi5.

Selain pabrik-pabrik mulai marak di Hindia Belanda, sarana infrastuktur pun mulai tersedia. Hal ini tentu untuk menopang kegiatan ekonomi yang tengah semarak. Selain jalan raya yang mulai diperbanyak dan diperpanjang, kini mulai berfungsinya rel dan kereta api. Rel dan kerata api ini berfungsi untuk kegiatan distribusi sejumlah komoditas pertanian dan perkebunan, diantaranya ialah tebu.

Pada Agustus 1867, jalur kereta api pertama dibangun sepanjang 27 M yang melayani rute Semarang-Tanggung. Kemudian, tiga tahun berikutnya, 1870, dibangun lagi jalur kereta api sepanjang 110 KM yang menghubungkan Semarang dan Surakarta.

Dengan semakin tersedianya infrasruktur ini, tentu kegiatan ekonomi semakin meningkat. Dan, pemerintah kolonial Belanda semakin jauh dari krisis. Disisi lain, masyarakat pribumi semakin tertindas. Karena kalah bersaing dengan pabrik-pabrik yang dimiliki oleh pihak swasta. Kehidpan bagi masyarakat pribumi belum berubah; susah!

Theodore van Deventer, salah seorang kalangan etis asal Belanda, menulis artikel bertajuk “Een Eereschuld” atau “Utang Kehormatan” dalam majalah De Gids Nomor 63 Tahun 1899 di Negeri Belanda. Hal ini menjadi sebuah awalan, mulai munculnya suara-suara protes dari kalangan etis yang mendesak agar pemerintah Belanda ‘membayar budi’ kepada negeri jajahan. Berupa, diberlakukannya rakyat negeri jajahan selayaknya. Atas dasar itu, sebagaimana sejarah mencatat, pada tahun 1901, mulai diberlakukannya kebijakan Politik Etis. Yang mencoba merealisasikan gagasan politik etis dalam tiga bidang, yakni irigasi, edukasi dan emigrasi. Kemudian, dikenal dengan istilah “Trilogi van Deventer”.6

Bagi sebagian kalangan, diberlakukannya kebijakan Politik Etis ini menjadi sebuah titik tolak dalam sejarah Hindia Belanda sebagai negara jajahan. Terutama pada bidang pendidikan. Kita mengenal sosok RA. Kartini7 pada periode ini. Kartini sebuah simbol, sekaligus pujaan, bagi kalangan etisi dan pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Kartini adalah produk Politik Etis.

Sejarah mencatat, awal abad ke-20 adalah sebuah zaman baru dalam kehidupan masyarakat di Hindia Belanda, yaitu zaman etis. Dimana semboyan yang kerap didengungkan ialah “Kemajuan”. Pada periode ini pula, mulai munculnya kalangan menengah yang dapat mengakses pendidikan Barat8. Selain itu, periode ini pula ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah sekolah-sekolah di Hindia Belanda. Hal ini sejalan, dengan gagasan Politik Etis.

Periode ini ialah periode kaum muda. Persinggungannya dengan pendidikan Barat, membuat Kaum Muda membentuk kesadaran “nasional”. Mereka sebagai kalangan pribumi di Hindia Belanda, dan bergerak bersama dalam situasi zaman yang mengalami pergerakan pula. “Embrio Bangsa” ini ditemukan oleh Kaum Muda, dan segera menemui alat kelembagaannya untuk mengungkapkan kesadaran “nasional”-nya. Alat itu adalah surat kabar pribumi9.

Selain munculnya orang-orang seperti Kartini, dalam artian sosok berpendidikan Barat10, pada periode ini pun ditandai dengan berkembangnya industri di kota-kota besar di Jawa. Berbanding lurus, dengan semakin banyak lahirnya kelas buruh terdidik yang kelak menjadi penggerak Komunisme di Hindia Belanda.

Di lain pihak, proses pemiskinan penduduk pribumi terus mendera, karena beban pajak dan proses pengalihan lahan. Hal ini, menjadi salah satu bentuk alasan mengapa Sarekat Islam (SI) berkembang pesat pada periode ini.

Sampai disini, situasi zaman terus bergerak! Berbarengan dengan itu, Politik Etis melahirkan ‘anak haram’-nya. Yakni, para pemuda terdidik dan tercerahkan. Dan sebagian dari mereka, bergabung dengan SI, kemudian PKI.

• [accordion]
• Daftar Bacaan
• 1 Diponegoro lahir di Keraton Yogyakarta pada 11 November 1875 dengan nama Bendoro Raden Mas Mustahar. Ia anak dari putra sulung Sultan Yogyakarta Hamengkubuwono II dari permaisuri Ratu Kedaton, keturunan raja Madur. Rekam jejak Diponegoro dan peristiwa Perang Jawa terukir apik oleh tulisan Peter Carey, seorang sejarawan asal Inggris, dalam buku Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855) (Jakarta: Penerbit Kompas, 2014). Selanjutnya ditulis Takdir. | 2 Untuk konsep “Ratu Adil” lihat paparan Sartono Kartodirdjo dalam buku Ratu Adil (Jakarta: Sinar Harapan, 1984). | 3 Op. Cit.. Peter Carey, Takdir. | 4 Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai sistem tanam paksa silakan lihat Robert van Niel Sistem Tanam Paksa di Jawa, (Jakarta: LP3ES, 2003). | 5 Menyoal proses liberalisasi pada periode tersebut, silakan lihat WF. Wertheim, Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999). | 6 Pembahasan Kebijakan Politik Etis atau “Politik Balas Budi” menjadi menarik. Sukarno pernah mengkritik kebijakan Politik Etis Belanda yang dianggapnya hanya sebagai cara untuk pemerintah Kolonial mendapatkan para tenaga kerja pribumi terdidik. Mengingat semakin pesatnya swastanisasi di Hindia Belanda, artinya dibutuhkan tenaga kerja yang banyak dan terdidik. Dan ini sejalan dengan kebijakan Politik Etis. Disisi lain, kebijakan Politik Etis dianggap sebagai ‘jalan tengah’ pemerintah Kolonial untuk mendamaikan kalangan emansipasi yang menggalakkan kebijakan “Asosiasi” dan kalangan Pemodal. Untuk pembahasan lebih lanjut lihat Robert van Niel Munculnya Elit Modern Indonesia, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984). | 7 Untuk pembahasan Kartini lihat Pramoedya Ananta Toer Panggil Aku Kartini Saja, (Jakarta:Lentera Dipantara, 2003). | 8 Lihat Takashi Shiraisi Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926, (Jakarta: Grafiti, 1997). Selanjut ditulis Zaman Bergerak. | 9 Opcit Shiraisi Zaman Bergerak. Hal. 40. | 10 Opcit van Niel, Munculnya Elite Modern Indonesia, hal.91