Oleh M. jejen - 14 Maret 2019 merupakan puncak dari Agenda seratus hari kerja Walikota dan Wakil Walikota Serang. Dalam agenda 100 hari kerjanya, Walikota dan Wakil Walikota berkomitmen untuk menyelesaikan tiga program prioritas yaitu Penataan PKL, Keberesihan, dan Kemacetan. Ditengah harapan rakyat bertumpu pada pemimpin baru Namun semua program Gagal dan Mati
21 Maret 2019, tepat 7 hari setelah kematian program kerja walikota serang, semesta mengiringi jasad pembangunan yang berserakan di kota serang. Arah penataan kota yang tak berwujud, penggusuran PKL tak menampakan kesejahteraan, Ratusan PKL stadion ditertibkan dengan dalih relokasi, namun nyatanya tempat yang akan dijadikan lokasi perpindahan PKL, belum dapat digunakan karena sarana dan prasarana yang tidak baik. Berbulan-bulan para PKL tidak mendapatkan penghasilan, sehingga mereka pun banyak yang terlilit hutang. Ini membuktikan bahwa kerja-kerja yang dilakukan pemkot dalam penanganan PKL tidak sesuai dengan amanat Perda no 4 tahun 2014.
Program Jumat Bersih,penanganan kemacetan. Hingga saat ini, belum ada program kongkrit dari Pemkot Serang dalam menangani permasalahan tersebut.
Selain kegagalan dalam tiga program prioritas tersebut, pun demikian persoalan kemiskinan dan gizi buruk di kota serang tidak menjadi prioritas kerja, pasalnya pelosok-pelosok kota masih dipenuhi dengan kekumuhan kondisi sosial masyarakat.
Pada tahun 2018 lalu. Sebanyak 62 balita di Kota Serang mengalami gizi buruk. Selain itu, sebanyak 2.543 anak mengalami stunting di ibu kota provinsi Banten tersebut. artinya persoalan yang mengakar dalam pada transisi kepemimpinan kota serang tidak becus untuk memberi solusi yang konkrit
Diperkuat lagi daripada korban gizi buruk pada tahun 2018 tersebar diseluruh pelosok atau penjuru kota, Angka 62 penderita mengalami 7 gizi buruk yang memang menyasar seluruh kecataman se Kota Serang. Angka tertinggi ada di kecamatan kategori kumuh di Kasemen dengan jumlah 25 balita gizi buruk. Kemudian, di Taktakan 9 balita, Serang 12 balita, Walantaka 6 balita, Cipocok Jaya 2 balita dan Curug 8 balita gizi buruk.
Pada era rezim syafrudin hal ini belum diungkap bahkan tidak menjadi fokus penuntasan yang serius, pasalnya baru mencuat di media mainstream penderita gizi buruk di daerah kota serang bertempat belakang puri anggrek, kemudian penderita gizi buruk ini atas nama Riani dan diponis menderita didiagnosa gizi buruk, katarak dan tuberculosis. Upaya yang dilakukan oleh korban berbuntut pada penolakan oleh salah satu RS yang ada di kota Serang, namun yang disayang rezim syafrudin tidak turun andil dalam mengupayakan bantuan terhadap korban, artinya tidak ada keberpihakan terhadap rakyat kecil. Pun demikian Perlu dikupas kasus bayi yang menderita gizi buruk yang ditemukan di Kota Serang harus menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Kota Serang. sehingga keberpihakan terlihat dan pemimpin harus proaktif untuk menekan dan memberi soluasi kepada rakyatnya
Dengan demikian walaupun belum ada rilis dari rezim syafrudin kasus gizi buruk di Kota Serang masih tinggi tercatat ada sekitar 54 kasus dan stunting mencapai 2500 yang tersebar di kota serang. Berbanding terbalik dengan kondisi sosial mirisnya, Walikota Serang Syafrudin justru mencoba untuk memukul hati rakyat dengan membeli mobil baru jenis Toyota Land Cruiser Prado.
Mobil dinas baru Syafrudin dibeli dengan harga fantastis seharga Rp 1.625.000.000 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang. Rezim baru kota serang bagaikan sedang membangun istana disinggasana mobil barunya, kemudian hal ini akan disusul dengan wakil dan OPD yang memang sudah merencanakan terhadap pembelian armada keringat rakyat
Rezim dungu tersebut menjadi bahan perbincanagan hangat , kita harus katakan bahwa mobil baru terdebut sebagai transpot pengangkut jenazah program walikota serang yang gagal.
Toyota Land Cruiser Prado dengan harga Rp 1.625.000.000. dipertontonkan di khalayak umum, kita harus mengamini jika Randis pengangkut jenazah tersebut diperuntukan untuk mengenang kematian Program walikota serang.
Disisi lain garis kemiskinan dikota serang masih menjadi bahan diskursus, bahkan kemudian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kota serang pada era rezim baru tercatat mencapai 1300, artinya hal ini menjadi cerminan keburukan sisi sosial di masyarakat, jika di telusuri pelosok-pelosok ibu kota provinsi sangat miris, kemiskinan merupakan ketidak mampuan rakyat dalam menghidupi kehidupannya, pasalnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun tidak tecapai, problematikan seperti ini menjadi wajah ibu kota kita. Disamping itu tidak ada upaya konkrit dari rezim syafrudin untuk menuntaskan sisi sosial masyarakat
Keprihatinan menyelimuti kepemimpinan hari ini, kondisi buruk dalam pada kondisi kota serang dampak daripada tidak becusnya Syafrudi-Subadri memimpin ibu kota provinsi, probelmatika sosial akan terus bermunculan, hal lain pun akan mengiringi arah yang tidak jelas dalam penataan kota. Sehingga dalam kondisi seperti ini harus ada keseriusan untuk menata kota serang ke arah yang lebih jelas dan peningakatan SDM harus diprioritaskan.
21 Maret 2019, tepat 7 hari setelah kematian program kerja walikota serang, semesta mengiringi jasad pembangunan yang berserakan di kota serang. Arah penataan kota yang tak berwujud, penggusuran PKL tak menampakan kesejahteraan, Ratusan PKL stadion ditertibkan dengan dalih relokasi, namun nyatanya tempat yang akan dijadikan lokasi perpindahan PKL, belum dapat digunakan karena sarana dan prasarana yang tidak baik. Berbulan-bulan para PKL tidak mendapatkan penghasilan, sehingga mereka pun banyak yang terlilit hutang. Ini membuktikan bahwa kerja-kerja yang dilakukan pemkot dalam penanganan PKL tidak sesuai dengan amanat Perda no 4 tahun 2014.
Program Jumat Bersih,penanganan kemacetan. Hingga saat ini, belum ada program kongkrit dari Pemkot Serang dalam menangani permasalahan tersebut.
Selain kegagalan dalam tiga program prioritas tersebut, pun demikian persoalan kemiskinan dan gizi buruk di kota serang tidak menjadi prioritas kerja, pasalnya pelosok-pelosok kota masih dipenuhi dengan kekumuhan kondisi sosial masyarakat.
Pada tahun 2018 lalu. Sebanyak 62 balita di Kota Serang mengalami gizi buruk. Selain itu, sebanyak 2.543 anak mengalami stunting di ibu kota provinsi Banten tersebut. artinya persoalan yang mengakar dalam pada transisi kepemimpinan kota serang tidak becus untuk memberi solusi yang konkrit
Diperkuat lagi daripada korban gizi buruk pada tahun 2018 tersebar diseluruh pelosok atau penjuru kota, Angka 62 penderita mengalami 7 gizi buruk yang memang menyasar seluruh kecataman se Kota Serang. Angka tertinggi ada di kecamatan kategori kumuh di Kasemen dengan jumlah 25 balita gizi buruk. Kemudian, di Taktakan 9 balita, Serang 12 balita, Walantaka 6 balita, Cipocok Jaya 2 balita dan Curug 8 balita gizi buruk.
Pada era rezim syafrudin hal ini belum diungkap bahkan tidak menjadi fokus penuntasan yang serius, pasalnya baru mencuat di media mainstream penderita gizi buruk di daerah kota serang bertempat belakang puri anggrek, kemudian penderita gizi buruk ini atas nama Riani dan diponis menderita didiagnosa gizi buruk, katarak dan tuberculosis. Upaya yang dilakukan oleh korban berbuntut pada penolakan oleh salah satu RS yang ada di kota Serang, namun yang disayang rezim syafrudin tidak turun andil dalam mengupayakan bantuan terhadap korban, artinya tidak ada keberpihakan terhadap rakyat kecil. Pun demikian Perlu dikupas kasus bayi yang menderita gizi buruk yang ditemukan di Kota Serang harus menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Kota Serang. sehingga keberpihakan terlihat dan pemimpin harus proaktif untuk menekan dan memberi soluasi kepada rakyatnya
Dengan demikian walaupun belum ada rilis dari rezim syafrudin kasus gizi buruk di Kota Serang masih tinggi tercatat ada sekitar 54 kasus dan stunting mencapai 2500 yang tersebar di kota serang. Berbanding terbalik dengan kondisi sosial mirisnya, Walikota Serang Syafrudin justru mencoba untuk memukul hati rakyat dengan membeli mobil baru jenis Toyota Land Cruiser Prado.
Mobil dinas baru Syafrudin dibeli dengan harga fantastis seharga Rp 1.625.000.000 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang. Rezim baru kota serang bagaikan sedang membangun istana disinggasana mobil barunya, kemudian hal ini akan disusul dengan wakil dan OPD yang memang sudah merencanakan terhadap pembelian armada keringat rakyat
Rezim dungu tersebut menjadi bahan perbincanagan hangat , kita harus katakan bahwa mobil baru terdebut sebagai transpot pengangkut jenazah program walikota serang yang gagal.
Toyota Land Cruiser Prado dengan harga Rp 1.625.000.000. dipertontonkan di khalayak umum, kita harus mengamini jika Randis pengangkut jenazah tersebut diperuntukan untuk mengenang kematian Program walikota serang.
Disisi lain garis kemiskinan dikota serang masih menjadi bahan diskursus, bahkan kemudian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kota serang pada era rezim baru tercatat mencapai 1300, artinya hal ini menjadi cerminan keburukan sisi sosial di masyarakat, jika di telusuri pelosok-pelosok ibu kota provinsi sangat miris, kemiskinan merupakan ketidak mampuan rakyat dalam menghidupi kehidupannya, pasalnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun tidak tecapai, problematikan seperti ini menjadi wajah ibu kota kita. Disamping itu tidak ada upaya konkrit dari rezim syafrudin untuk menuntaskan sisi sosial masyarakat
Keprihatinan menyelimuti kepemimpinan hari ini, kondisi buruk dalam pada kondisi kota serang dampak daripada tidak becusnya Syafrudi-Subadri memimpin ibu kota provinsi, probelmatika sosial akan terus bermunculan, hal lain pun akan mengiringi arah yang tidak jelas dalam penataan kota. Sehingga dalam kondisi seperti ini harus ada keseriusan untuk menata kota serang ke arah yang lebih jelas dan peningakatan SDM harus diprioritaskan.
(Penulis adalah aktivis SWOT)
No comments:
Post a Comment