Ruangpublik.co - Pergantian walikota yang belum lama terjadi ini menuai banyak kontroversi dari berbagai kalangan baik Mahasiswa dan masyarakat alih-alih setelah di lantik walikota syafrudin-subadri menjanjikan tiga prioritas program kerja dalam waktu dekat (Seratus Hari kerja) yang didalamnya memuat antara lain: Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terletak di Stadion Maulama Yusuf Kota Serang, Soal Kebersihan dan yang terakhir Persoalan Kemacetan.
Soal kampanye program penataan/relokasi pedagang kaki lima (PKL) Stadion Maulana Yusuf yang sedari awal akan direncakan dipindah ke Kepandean, amat menarik perhatian masyarakat banyak dan menuai kontroversi. Pasalnya, sejak dulu Kepandean terkenal sebagai ladang Pemuas nafsu birahi kaum lelaki (Pasar prostitusi), namun sekarang malah dijadikan tempat berdagang oleh rezim baru. Alhasil ini kemudian menjadi satu pasar pelayanan ketika siang hari di peruntukkan pada pedagang kaki lima dan ketika malam hari di gunakan oleh pedagang kaki dua yang menjajakan jasa prostitusi. Saya melihat, tindakan yang diambil pemerintah daerah sangat menggelitik. Bagaimana tidak, Banten dan kota serang khususnya yang masih senter sebagai Daerah riligi tentu saja i'tikad mereka berjualan/berdagang untuk mendapatkan rezeki yang halal dan bersih dari unsur-unsur syariat yang mereka yakini. Dalam sudut pandang ini kami melihat pemerintah secara tidak langsung mendekatkan manusia pada kedzaliman, walaupun pada dasarnya secara naluriah perbuatan demikian memang menjadi hasrat setiap mahluk. Belum lagi dilihat dari sudut pandang letak dan tempat, Kepandean sangat tidak strategis. Disamping kapasitas yang memang sangat tidak memadai untuk menampung sekian banyak jumlah PKL yang ada, tentu saja ini akan berimbas pada pendapatan Pedagang yang akan berkurang secara signifikan.
Jika sudah bicara tata letak dan tempat, persoalan yang harus kita lihat dengan jeli adalah soal minat atau tidaknya pengunjung untuk melakukan aktifitas belanja. Saya pikir ketika tempat yang sudah di klaim masyarakat sebagai tempat yang berorientasi buruk seperti diutarakan dimuka, setiap orang akan enggan belanja dan lebih memilih ke tempat lain. Alasannya sangat merakyat. Di Daerah kita -Berhubung beberapa bulan kedepan akan mendekati bulan suci dan hari raya Idul fitri-, Baju baru untuk dikenakan pada hari raya idul fitri menjadi satu kebiasan masyarakat yang harus dibeli. Dalam kondisi tempat yang tidak religius menurut perspektif masyarakat kebanyakan, kemudian akan berdampak pada ditinggalkannya tempat tersebut.
Selanjutnya persoalan kebersihan. Kami turut mengapresiasi dengan adanya tindakan konkret Walikota soal program Jum'at Bersih (Jumsih) sebagai kelanjutan program prioritasnya yang dikampanyekan dalam waktu dekat waktu itu. Kami hanya ingin bilang, apa yang dilakukan walikota ikut terlibat dalam aktifitas tersebut tidak akan mampu menyelesaikan persoalan, kecuali memang Dia hanya sebatas ingin melakukan pencitraan semata. Karena sesungguhnya problem konkritnya bukan di dalam kota untuk soal kebersihan tersebut. Toh faktanya sebelum Walikota baru memimpin, petugas kebersihan untuk kota tidak pernah absen dalam melakukan bersih-bersih kota.
Jika betul-betul ada niat yang benar dari pihak Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan kebersihan tersebut, yang harus dikerjakan secara intensif adalah pusat pembuangan sampahnya yang terletak di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) A Cilowong Taktakan yang bahkan telah memakan korban.
TPS tersebut saat ini memang sudah tidak ramah lingkungan dengan bau yang sangat menyengak ke beberapa desa disekitarnya. Upaya dalam merevitalisasi pun sejauh ini saya sendiri belum mengetahuinya. Padahal, Kota serang itu bukan hanya yang ada dititik-titik sentral saja, Taktakan dan Kasemen pun termasuk yang hari ini luput dari perhatian pemerintah daerah.
Kemudian problem kemacetan yang juga tidak luput dari kampanye program Walikota baru yang diutaraan saat proses pelantikan berlangsung bulan Desember tahun lalu, penerapan jalur satu arah yang diwacanakan baru-baru ini sebagai keberlanjutan programnya tersebut, kami memandangnya juga sebagai kebijakan yang salah kaprah untuk diambil. Karena lagi-lagi, jika alasannya untuk mengurangi kemacetan, justru Kaligandu, salah satu daerah yang ada di kecamatan serang, adalah pusat kemacetan yang tidak pernah dientaskan pemerintah.
Dalam kondisi dan situasi pelik seperti ini, masyarakat malah dihebohkan oleh kebijakan pemerintah dalam membeli mobil Randis yang harganya tidak main-main. Padahal, kondisi ekonomi yang sulit untuk dikanalisasi seharusnya Alokasi tersebut kenapa tidak lebih baik didistribusikan untuk kepentingan yang lain untuk meningkatkan PAD yang akhir-akhir ini merosot.
Penulis : ImanZ
Editor : Pena Revolusi.
No comments:
Post a Comment