RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya Butuh Rp350 Miliar, KSO Jadi Solusi

KORAN-PIKIRAN RAKYAT - Sedikitnya dibutuhkan anggaran Rp 350 miliar untuk membenahi manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soekardjo Kota Tasikmalaya agar bisa bertahan. Sistem kerja sama operasi (KSO) pun bisa jadi solusi yang bisa dipilih di tengah besarnya kebutuhan operasional RSUD saat ini.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya Tedi Gunandi, menanggapi polemik RSUD dr Soekardjo yang terjadi saat ini. Menurut dia, KSO dianggap bisa menjadi solusi karena ba­nyak perusahaan yang di­ya­kini ber­minat untuk menjalin kerja sama dengan rumah sakit milik Pemerintah Kota Tasikamalaya tersebut.

”Sistem KSO memungkinkan pembagian sumber daya, risiko, dan keuntungan, sehingga dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan masing-masing pihak dalam memenuhi kebutuhan operasional,” ujar Tedi, Rabu 6 Agustus 2025.

Namun, kata dia, perusahaan yang dipilih harus benar-benar yang berorientasi terhadap pemenuhan kebutuhan rumah sakit. Bukan perusahaan yang cenderung memonopoli terhadap rekanan agar perusahaan atau rekanan lain tidak masuk.

Namun sebelum hal itu dijalankan, Tedi minta agar persoalan yang ada di manajemen dan sumber daya manusia (SDM) RSUD dr Soekardjo diselesaikan terlebih dahulu.

”Percuma saja difasilitasi penyediaan anggaran besar bila sistem manajemennya tidak diperbaiki. Kita komitmen untuk membantu memfasilitasi kebutuhan anggaran sebesar itu, cuma bila sistem manajemennya tidak diperbaiki, ya percuma saja. Makanya, saya minta manajemen mendiagnosa persoalan yang ada di RSUD. Jujur dan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik,” katanya.

Soal sejumlah alat kesehatan yang belum bisa dimanfaatkan karena terkendala perizinan yang mahal, Tedi menyebut, hal itu pun bisa dikerjasamakan dengan perusahaan yang menjadi mitra KSO.

”Perusahaan yang berminat melakukan KSO juga sebaiknya dilelang, sebab kita bisa memilih harga pena­war­an termurah yang diambil,” kata dia.

Menurut Tedi, RSUD merupakan etalase Kota Tasikmalaya dan jadi salah satu sumber pendapatan asli daerah terbesar yakni lebih dari Rp 100 miliar. ”Jadi kalau dialih kelola oleh Provinsi Jabar, gimana nasib Kota Tasikmalaya,” katanya.

Selain PAD hilang, menurut Tedi, kluster Kota Tasikmalaya juga nilainya jadi kecil. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk menjadikan RSUD dr Soekardjo bisa bangkit dan menjadi perusahaan milik daerah yang memberikan manfaat terha­dap pembangunan Kota Tasikmalaya dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

”Jadi saya dan rekan-rekan Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, keberatan jika RSUD dr Soekardjo dialih kelola oleh Jabar,” ucapnya.

Belum bersikap 

Sementara itu, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan belum menunjukkan sikapnya mengenai keinginan para tenaga kesehatan (nakes) di RSUD dr Soekardjo soal alih kelola RSUD oleh Pemerintah Provinsi Jabar.

Bahkan saat ditanya sikapnya soal keinginan dari para nakes itu, Viman terkesan enggan menjawab. Dia pun mengatakan bahwa hal itu bisa dibicarakan lain kali.

”Nanti aja itu mah, kita bahas dulu,” kata Viman.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra  saat ditanya terkait polemik RSUD dr Soekardjo mengakui adanya  permasalahan dengan RSUD dr Soekardjo. Menurut dia, saat ini Pemkot Tasikmalaya sudah punya rencana untuk membenahi di rumah sakit tersebut.***